Pembangunan ekonomi indonesia
sesudah kemerdekaan, haruslah didasarkan pada cita-cita awal kemerdekaan. Sudah
tentu nantinya industrialisasi memegang peranan dalam membawa perubahan
masyarakat pada tingkatan yang lebih tinggi dan lebih teratur dengan
menggunakan hasil teknik modern.
Menurut Muh. Hatta, ada tiga soal yang berkaitan dengan pembangunan perekonomian
Indonesia yang harus dihadapi yaitu:
1. Soal ideologi: bagaimana mengadakan
susunan ekonomi yangs esuai dengan cita-cita tolong menolong.
2. Soal praktik: politik perekonomian apa
yang praktis dan perlu dijalankan dengan segera di masa yang akan datang.
3. Soal koordinasi: bagaimana mengatur
pembangunan perekonomian Indonesia supaya pembangunan itu sejalan dan
berhubungan dengan pembangunan di seluruh dunia.
Dalam pada itu, sistem ekonomi
Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam pasal 33 UUD 1945, jelas menolak sistem
ekonomi liberalisme-kapitalisme dan etatisme. Selama masa kolonialisme (350
tahun) susunan perekonomian Indonesia telah hancur oleh penerapan sistem
ekonomi liberalisme-kapitalisme Belanda. Masyarakat Indonesia mengalami depresi
mental yangs angat parah dan secara ekonomi sangat lemah. Untuk bangkit dari
rasa rendah diri, kesulitan, dan ketakutan, maka pemerintah mempunyai tanggung
jawab besar dalam mengangkat moral dan semangat rakyat agar mampu melaksanakan
pembangunan. Hal itu hanya dapat dilakukan melalui perubahan sistem dan
struktur ekonomi yang kapitalistik-liberalistik (dualistik) menjadi sistem
ekonomi yang demokratis (kekeluargaan). Hal ini sangat jauh berbeda dengan
sistem sosial kemasyarakatn negara-negara barat yang individualistik.
Pilihan strategi pembangunan yang
mengandalkan pertumbuhan ekonomi daripada pemerataan telah dijalankan selama
masa PJP (pembangunan jangka panjang) I. beberapa perusahaan besar yang
beroperasi di Indoensia menjadi penyumbang keberhasilan itu. Namun, semua
perusahaan yang memberikan kontribusi pada ekonomi Indoensia masih didominasi
oleh perusahaan perusahaan multi nasional (Multi National Corporation/ MNC).
Hal ini mengundang keprihatinan dan mempertanyakan keberhasilan pembangunan
dengan model pertumbuhan ekonomi Indonesia selama ini.
Kesenjangan ekonomi merupakan
fenomena yang menonjol selama masa PJP I. angka kemiskinan masyarakat Indonesia
memang mengalami penurunan. Akan tetapi tingkat kemiskinan dan kualitas hidup
dan kehidupan masyarakat semakin merosot jauh. Praktik perekonomian yang
dijalankan selama lebih dari 50 tahun kemerdekaan ternyata masih menimbulkan
berbagai persoalan.
Persoalan yang menjadi pusat
perhatian banyak pengamat dan kalangan bisnis adalah kesenjangan yang terjadi
di berbagai sektor. Kesenjangan dalam penguasaan skala bisnis terjadi antara
sektor formal dan informal, kecil dan besar. Di satu pihak, terdapat fenomena
konglomerasi yang menguasai sektor bisnis dan memberikan kontribusi terbesar
PNB Indonesia. Namun di pihak lain, terdapat kesenjangan penguasaan akses
ekonomi dan bisnis bagi sektor bisnis menengah, kecil, dan koperasi.
Sejak tahun 1993, Indoensia mulai
mengubah paradigma pembangunan dengan lebih menekankan peningkatan kualitas
sumberdaya manusia. Hal ini diakibatkan masih besarnya jumlah rakyat Indonesia
yang miskin. Setelah berjalan selama empat puluh tahun, pemerintahan berhasil
menurunkan jumlah penduduk miskin menjadi sekitar 22,5 juta orang pada tahun
1997 atau sekitar 11,3 % dari jumlah penduduk Indonesia.
Yang menjadi pertanyaan adalah
apakah sistem dan model pembangunan ekonomi dan bisnis selama ini telah sesuai
dengan kehendak dan cita-cita bersama. Dan dengan cara bagaimana perkembangan
bisnis yang terjadi saat ini mampu menyelesaikan persoalan persoalan sosial
ekonomi dalam masyarakat. Tanpa memperhatikan persoalan sistem dan model
hubungan bisnis yang dijalankan, maka peningkatan kualitas sumberdaya manusia
menjadi tidak relevan dalam menghadapi pasar global.
0 komentar:
Posting Komentar