Kebijakan Anti Kemiskinan

Kebijakan anti kemiskinan

kebijakan anti kemiskinan tidak akan lepas dari peran paradigma. Paradigma memberikan acuan kepada setiap analis kebijakan tentang apa yang menjadi masalah dan bagaimana cara penyelesaiannya.Dalam perkembangannya, dua paradigma utama yang berpengaruh dalam proses kebijakan publik tersebut adalah Kapitalisme dan Sosialisme. Kapitalisme di satu sisi menganjurkan kebijakan publik diserahkan kepada mekanisme pasar, individualisasi kesejahteraan, kemodifikasi, dan minimalisasi peran negara. Sebaliknya, Sosialisme menekankan keterlibatan aktif negara dalam kebijakan publik, serta mendukung upaya menciptakan pemerataan dan keadilan sosial.

Untuk menghilangkan atau mengurangi kemiskinan di tanah air diperlukan suatu strategi dan bentuk intervensi yang tepat, dalam arti cost effectiveness-nya tinggi.

Ada tiga pilar utama strategi pengurangan kemiskinan, yakni :

1.  Pertumuhan ekonomi yang berkelanjutan dan yang prokemiskinan 
2.  Pemerintahan yang baik (good governance)
3.  Pembangunan sosial

Untuk mendukung strategi tersebut diperlukan intervensi-intervensi pemerintah yang sesuai dengan sasaran atau tujuan yang bila di bagi menurut waktu yaitu :

• Intervensi jangka pendek, terutama pembangunan sektor pertanian dan ekonomi pedesaan
• Intervensi jangka menengah dan panjang

Ø  Pembangunan sektor swasta

Ø  Kerjasama regional

Ø  APBN dan administrasi

Ø  Desentralisasi

Ø  Pendidikan dan Kesehatan

Ø  Penyediaan air bersih dan Pembangunan perkotaan

Sumber : http://bkmgabus.blogspot.com/2012/02/tentang-kebijakan-anti-kemiskinan.html